loading...
Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband. Foto/anadolu
LONDON - Dengan alasan adanya "pembersihan etnis terhadap warga Palestina," Inggris akan memberlakukan larangan perdagangan atas barang-barang dari permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki. Langkah ini diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband pada hari Selasa (8/9/2026).
Dalam pernyataan kepada para anggota parlemen di House of Commons, Ed Miliband mengatakan hari ini menandai "awal dari pendekatan baru" terhadap Israel, seraya mengumumkan Inggris akan menerapkan larangan impor barang-barang dari permukiman ilegal.
"Regulasi yang saya umumkan hari ini akan mulai berlaku dalam waktu enam hingga sembilan bulan, dan kami juga akan mengambil langkah-langkah yang lebih segera," ujarnya.
Langkah-langkah hari ini "menyampaikan pesan yang jelas" kepada pemerintah Israel, kepada warga Palestina di Wilayah Pendudukan, dan kepada dunia bahwa "kami tidak akan membiarkan hancurnya solusi dua negara," katanya.
Namun, ia menegaskan rezim sanksi ini akan menyasar permukiman ilegal dan perluasan permukiman, bukan Israel itu sendiri.
Ia menambahkan bahwa karena alasan inilah ia menentang gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) "sepenuh hati."
Selain kebijakan resmi negara Israel, "terorisme oleh pemukim [ilegal] juga merajalela," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa Inggris akan menjatuhkan sanksi terhadap kelompok pemukim ekstremis lainnya di Tepi Barat "yang telah mendukung atau menghasut tindakan kekerasan" terhadap warga Palestina.
Miliband menegaskan pihak-pihak yang mendanai atau memfasilitasi permukiman ilegal di Tepi Barat "akan menghadapi sanksi penuh dari Inggris."
Ia melanjutkan dengan mengatakan Inggris akan mengambil tindakan terhadap "perusahaan dan individu tertentu" yang menyediakan layanan dan pendanaan bagi perluasan permukiman ilegal Israel.
"Saya juga dapat mengumumkan bahwa kami memperluas rezim hak asasi manusia global yang ada saat ini, sehingga memungkinkan tindakan yang lebih cepat untuk mencegah perluasan permukiman, termasuk—yang sangat penting—upaya untuk menghentikan pembangunan di kawasan E1," kata Menteri Luar Negeri tersebut.
