loading...
China ancam jatuhkan sanksi pada perusahaan-perusahaan Eropa jika mematuhi aturan Uni Eropa. Foto/EU Reporter
JAKARTA - China dinilai semakin meningkatkan ancaman koersi ekonomi terhadap Uni Eropa (UE), yang memicu kekhawatiran baru mengenai ketergantungan industri Eropa terhadap Beijing serta menyempitnya ruang kebijakan strategis di kawasan tersebut.
“Tekanan China tidak lagi hanya dilakukan melalui tarif atau pembatasan perdagangan langsung, tetapi juga melalui regulasi dan ancaman tidak langsung yang menciptakan ‘efek dingin’ terhadap pengambilan keputusan di Eropa,” ujar Tobias Gehrke, analis kebijakan Eropa, dalam keterangan yang dimuat di situs European Council on Foreign Relations, Sabtu (23/5/2026).
Baca Juga: Dari Media hingga Kampus, Pengaruh China di Albania Kian Meluas
April lalu, Dewan Negara China mengesahkan aturan baru mengenai keamanan industri dan rantai pasok yang memerintahkan perusahaan-perusahaan China untuk tidak mematuhi investigasi atau sanksi Uni Eropa tertentu.
China juga menghentikan pasokan barang penggunaan ganda kepada tujuh kontraktor pertahanan Eropa terkait isu Taiwan serta melontarkan ancaman terhadap rancangan Undang-Undang Industrial Accelerator Act dan Cybersecurity Act Uni Eropa.
Gehrke dan sejumlah analis lain berpendapat bahwa koersi ekonomi China tidak efektif.
Ketika Beijing menjatuhkan tarif dan pembatasan tidak resmi terhadap produk Australia pada 2020 setelah Canberra menyerukan penyelidikan asal-usul COVID-19, dampak perdagangan memang besar tetapi disebut hanya berlangsung sementara karena eksportir Australia berhasil mencari pasar alternatif.
Kasus serupa juga terjadi ketika Lithuania berselisih dengan China pada 2021 terkait kantor perwakilan Taiwan di Vilnius.
Namun analisis terbaru Gehrke menilai pendekatan tersebut gagal melihat dampak politik yang lebih luas.
Menurut laporan tersebut, ancaman China justru bekerja dengan membuat pemerintah dan perusahaan Eropa menghindari kebijakan tertentu sebelum Beijing benar-benar menjatuhkan sanksi.
“Koersi bekerja sama efektifnya dengan membatasi ruang kebijakan,” tutur Gehrke.
‘Mempersenjatai’ Kepatuhan
China disebut semakin memperluas instrumen tekanannya melalui reformasi kontrol ekspor, khususnya terkait logam tanah jarang dan turunannya.
Dalam praktiknya, sebuah pabrik baterai Korea Selatan di Polandia bisa saja membutuhkan lisensi dari China jika rantai produksinya menggunakan bahan tanah jarang asal China.
