loading...
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI bersama FSP BPD SI di Gedung Rakyat, Jakarta, Kamis (3/9/2026). FOTO/IST
JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FSP BPD SI) menolak rencana pemindahan payroll Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). FSP BPD SI menilai kebijakan tersebut bukan sekadar persoalan bisnis perbankan, tetapi berpotensi berdampak langsung terhadap likuiditas BPD, penyaluran kredit kepada masyarakat, lapangan kerja hingga kekuatan ekonomi daerah.
Aspirasi tersebut disampaikan FSP BPD SI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI di Gedung Rakyat, Jakarta, Kamis (3/9/2026). "Dalam pertemuan tersebut, kami menyampaikan empat rekomendasi utama yang dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan BPD sekaligus memastikan bank daerah tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi di masing-masing wilayah," kata Presiden FSP BPD SI, Alexandra dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9/2026).
Alexandra menjalaskan, dana payroll ASN yang selama ini berada di BPD merupakan sumber dana murah yang relatif stabil. Dana tersebut menjadi salah satu penopang fungsi intermediasi BPD untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Jika payroll ASN dipindahkan secara masif, maka BPD akan menghadapi tekanan terhadap likuiditas dan peningkatan biaya dana. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan BPD dalam menyalurkan kredit. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh internal perbankan daerah. Penurunan aktivitas bisnis BPD berpotensi berimbas pada penyerapan tenaga kerja, pembukaan lapangan kerja baru, hingga kontribusi BPD kepada pemerintah daerah melalui dividen dan pajak.
"Peninjauan kembali rencana pemindahan payroll ASN bukan semata-mata untuk kepentingan bank daerah, tetapi melindungi perekonomian daerah, menjaga lapangan kerja, dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga," kata Alexandra.
Rekomendasi kedua, kata Alexandra, menyangkut perlindungan hukum bagi pekerja BPD dalam menangani kredit bermasalah. Para pekerja yang telah menjalankan tugas sesuai prosedur, kewenangan dan prinsip kehati-hatian perbankan tidak bisa dikriminalisasi atau dibebani tanggung jawab pribadi ketika terjadi risiko bisnis.
