loading...
Wakil Presiden AS J.D. Vance mengecam para anggota kabinet Israel karena mengkritik kesepakatan perdamaian AS dan Iran. Foto/ABC News
WASHINGTON - Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat (AS) J.D. Vance semakin keras dalam mengecam Israel setelah para anggota kabinet Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mengkritik kesepakatan damai yang dicapai Amerika dengan Iran. Menurut Vance, Zionis Israel seharusnya beterima kasih karena sudah dibantu Washington, terutama dalam hal persenjataan.
Tanpa menyebut nama, Vance memperingatkan anggota kabinet Netanyahu untuk berhati-hati dalam mengkritik Presiden Amerika Donald Trump yang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengakhiran perang dengan Iran.
Baca Juga: AS dan Iran Berdamai, Wapres Amerika Berbalik Kecam Israel
“Donald J. Trump adalah satu-satunya kepala negara di seluruh dunia yang bersimpati kepada negara Israel saat ini,” kata Vance.
“Jika saya berada di kabinet pemerintah Israel, saya mungkin tidak akan menyerang satu-satunya sekutu kuat yang tersisa di seluruh dunia,” ujarnya di Gedung Putih pada hari Kamis, yang dikutip CNBC, Jumat (19/6/2026).
Tak cukup, Vance melanjutkan dengan membeberkan bantuan Amerika. “Selama tiga bulan terakhir, dua pertiga dari senjata pertahanan yang telah melindungi tanah air Anda telah dibangun oleh tangan Amerika dan dibayar dengan uang pajak Amerika," ujarnya.
Itu adalah kecaman pedas langka seorang pemimpin Amerika terhadap para pejabat Israel, dan juga terhadap para anggota Parlemen AS pro-Israel. Vance membela kesepakatan yang diteken Trump, dengan menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak membayar Republik Islam Iran dan bahwa setiap manfaat ekonomi bagi Iran bergantung pada kepatuhan penuh negara Islam itu terhadap perjanjian.
“Amerika Serikat tidak memberikan sepeser pun uang kepada Iran,” kata Vance.
Komentar Vance muncul ketika Gedung Putih menghadapi reaksi keras dari Partai Republik—partainya Trump— mengenai apakah presiden memberikan terlalu banyak kepada Iran dalam nota kesepahaman 14 poin yang mencakup keringanan sanksi, akses ke dana yang dibekukan, dan rencana rekonstruksi senilai USD300 miliar.
