loading...
SEMARANG - Komitmen Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng untuk memperkuat pembangunan dari tingkat lingkungan terus diwujudkan melalui program Bantuan Operasional (BOP) sebesar Rp25 juta per RT per tahun. Tidak hanya mengalokasikan anggaran, Agustina juga memastikan setiap pengurus RT mendapatkan pendampingan agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi warga.
Melalui sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang, para pengurus RT dan RW dibekali pemahaman mulai dari penyusunan Rencana Anggaran Penggunaan (RAP), pengajuan dokumen, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Agustina memastikan setiap rupiah yang diberikan benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk program dan fasilitas yang dibutuhkan lingkungan.
"Kami optimistis dengan pendampingan yang intensif, para pengurus RT dan RW dapat menyelesaikan seluruh dokumen persyaratan melalui aplikasi Ruang Warga sebelum batas akhir 31 Juli 2026," ujar Agustina Senin (15/6).
Agustina ingin menghadirkan tata kelola bantuan yang mudah diakses masyarakat namun tetap akuntabel. Karena itu, kelengkapan dokumen seperti Surat Permohonan, SK Kepengurusan, RAP, Berita Acara Kesepakatan Warga, hingga SPTJM menjadi instrumen penting untuk menjaga transparansi sejak tahap perencanaan.
Program BOP RT sebesar Rp25 juta per tahun merupakan salah satu bentuk keberpihakan Pemerintah Kota Semarang terhadap pembangunan berbasis partisipasi warga. Agustina meyakini bahwa kebutuhan lingkungan paling dipahami oleh masyarakat di tingkat RT, sehingga pemerintah hadir sebagai fasilitator yang memberikan dukungan anggaran sekaligus pendampingan agar program berjalan optimal.
Dalam pelaksanaannya, proses verifikasi dilakukan secara berjenjang mulai dari Kelurahan hingga Kecamatan. Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertugas memastikan seluruh dokumen memenuhi ketentuan sebelum diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
"Mekanisme penyaluran dana ke rekening masing-masing lembaga dilakukan sesuai tata kelola keuangan daerah. Karena itu, partisipasi aktif pengurus RT dalam memenuhi persyaratan menjadi faktor penting agar dana dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan warga," jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A) Kota Semarang, Eko Krisnarto.
