loading...
Kantor Bawaslu Bengkulu Selatan hampir setiap hari didemo oleh massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati (cabup/cawabup) Suryatati-Li Sumirat. Foto: Ist
BENGKULU - Kantor Bawaslu Bengkulu Selatan hampir setiap hari didemo oleh massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati (cabup/cawabup) Suryatati-Li Sumirat. Mereka menuntut penjelasan mengenai penghentian 20 laporan terkait dugaan pelanggaran dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Bengkulu Selatan 2024.
Massa membawa keranda mayat dengan coretan warna merah sebagai simbol matinya penegakan hukum di Bawaslu Bengkulu Selatan. Aksi tersebut merupakan aksi ketujuh kalinya setelah pelaksanaan PSU dan aksi ketiga yang dilakukan beruntun dalam seminggu terakhir.
Baca juga: Massa Kembali Geruduk Kantor Bawaslu Bengkulu Selatan
Aksi sempat ricuh karena massa yang kecewa mencoba membakar keranda. Namun, polisi berhasil memadamkan api sehingga kericuhan tidak meluas.
"Kita tidak akan berhenti berjuang sampai keadilan ditegakkan. Dan kita ingin Bawaslu memberikan penjelasan kepada kita secara transparan, jangan hanya dibilang bahwa semua laporan itu bukan pelanggaran," kata koordinator aksi Herman Lupti di sela unjuk rasa, Jumat (16/5/2025).
Sebelumnya, pada Rabu (14/5/2025), massa juga melangsungkan aksi hingga berjam-jam, tepatnya dari pukul 10.00 WIB sampai 18.00 WIB. Kemudian pada Kamis (15/5/2025), massa kembali menyambangi kantor Bawaslu.
Aksi diwarnai dengan pembakaran ban bekas dan dokumen 20 laporan pelanggaran sebagai simbol kekecewaan mereka atas matinya keadilan.
"Kami minta Bawaslu berlaku objektif dan responsif terhadap seluruh laporan tim Suryatati-Li Sumirat terkait modus baru pelanggaran dan kecurangan PSU," kata Lupti.
Dia mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dan menahan para pelaku rekayasa penangkapan terhadap calon wakil bupati Li Sumirat. "Bukti-bukti sudah jelas, korbannya adalah cawabup kami, pelaku dan saksi-saksi lengkap, mau tunggu apalagi?" ujarnya.
Lupti mengatakan, pendukung Suryatati-Li Sumirat merasa dipermainkan oleh sikap Bawaslu yang tidak profesional dan tidak transparan. Bila Bawaslu dan Gakkumdu bekerja profesional, maka tidak mungkin persoalan PSU Bengkulu Selatan sampai ke meja hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Arif, salah satu peserta aksi menyatakan berkomitmen melakukan aksi damai. Namun, jika Bawaslu bertahan dengan sikapnya yang acuh dan tidak transparan, bukan tak mungkin kekecewaan massa berujung anarkistis.
"Kami pasti datang lagi dengan jumlah massa yang lebih banyak, jangan salahkan kalau sikap Bawaslu membuat situasi tak terkendali," katanya.
(jon)
