BUKITTINGGI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, Dedi Fatria, menggelar reses perorangan pada Kamis (6/8/2026) di Rumah Makan Saiyo, Garegeh, Bukittinggi. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menyerap berbagai masukan dan keluhan dari masyarakat, yang dihadiri langsung oleh unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta awak media.
Dalam dialog interaktif, beragam aspirasi mengemuka dari masyarakat yang hadir. Namun, sorotan utama tertuju pada permasalahan bantuan sosial dan pendidikan. Sejumlah warga mengungkapkan kekhawatiran mendalam karena tidak lagi menerima bantuan dari Dinas Sosial, menyusul adanya perubahan data sosial yang menjadi dasar penyaluran.
Dedi Fatria mengakui persoalan ini sebagai prioritas yang harus segera ditangani. Ia menyoroti dampak signifikan perubahan data penerima bantuan terhadap program-program yang sebelumnya dinikmati warga, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan pendidikan lainnya. "Yang paling memprihatinkan saat ini adalah anak-anak kita yang sebelumnya menerima beasiswa KIP dan bantuan lainnya, tetapi karena perubahan data sosial, sekarang mereka tidak lagi mendapatkan bantuan. Hal ini sudah kami bahas dalam rapat anggaran DPRD, " ujar Dedi.
Menyikapi kondisi tersebut, DPRD telah mengusulkan agar Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) turut berperan aktif. Usulan ini mencakup penyediaan alokasi bantuan pendidikan khusus bagi mahasiswa yang membutuhkan.
"Kami meminta agar ada alokasi bantuan pendidikan dari Baznas, khususnya untuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, " katanya. Ia menambahkan, banyak mahasiswa asal Bukittinggi yang merantau di luar daerah menghadapi kesulitan ekonomi, di mana biaya kuliah dan kebutuhan hidup sehari-hari menjadi beban berat.
"Kasihan anak-anak kita yang kuliah di luar kota. Mereka harus membayar uang semester, biaya kos, dan uang makan setiap bulan. Kalau uang semester tidak bisa dibayar, mereka berisiko tidak bisa melanjutkan kuliah, bahkan bisa terkena drop out (DO), " ungkapnya dengan nada prihatin.
Oleh karena itu, Dedi Fatria mendorong Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menjalin kerja sama strategis dengan Baznas. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan alokasi dana khusus yang dapat membantu meringankan beban mahasiswa kurang mampu.
"Kami berharap Pemko Bukittinggi dapat menitipkan anggaran melalui Baznas agar bisa membantu mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Nantinya bisa dibuat persyaratan, misalnya dengan rekomendasi surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, dan kelurahan sebagai dasar pemberian bantuan pembayaran uang semester, " jelasnya.
Menurutnya, bantuan pembayaran uang kuliah merupakan langkah krusial untuk memastikan keberlanjutan pendidikan para mahasiswa. Ia menekankan pentingnya menyelamatkan kesempatan mereka untuk menempuh pendidikan hingga jenjang tertinggi.
"Kalau untuk kebutuhan makan mungkin masih bisa diupayakan dengan berbagai cara. Namun kalau uang kuliah tidak dibayar, mereka bisa kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Itu yang harus kita selamatkan, " tegasnya.
Dedi menambahkan, sebagai wakil rakyat, pihaknya memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran. Namun, pelaksanaan teknis program sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi.
"Kami di DPRD memberikan pengawasan dan dukungan melalui fungsi penganggaran. Adapun mekanisme, jumlah bantuan, serta teknis pelaksanaannya tentu menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, " pungkasnya.(**)
