BSKDN Tekankan Pengendalian Pencemaran Udara Berbasis Data dan Kolaborasi Daerah

JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan secara terukur, berbasis data, serta didukung kolaborasi antar daerah. Hal tersebut disampaikan saat dalam Forum Diskusi Aktual (FDA) bertema “Rencana Strategis Kebijakan dan Koordinasi Antar Daerah dalam Pengendalian Krisis Pencemaran Udara: Studi Kasus Krisis Pencemaran Udara Jabodetabek 2023” di Jakarta, pada Jumat (13/3/2026).

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menjelaskankan, forum ini merupakan langkah responsif untuk mengantisipasi potensi terulangnya krisis pencemaran udara, terutama menjelang musim kemarau setelah berakhirnya musim penghujan. Dia mengingatkan pengalaman krisis pencemaran udara yang terjadi pada tahun 2023, ketika konsentrasi partikel halus berukuran 2,5 mikron (PM2.5) meningkat secara signifikan dan berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat.

Baca juga: Minimalisir Bau Tak Sedap, RDF Plant Rorotan Tingkatkan Teknologi Pengendalian Pencemaran Udara

“Kegiatan kita kali ini sifatnya responsif untuk menghadapi situasi yang mungkin saja terjadi kembali setelah memasuki musim kemarau. Jika tidak dikendalikan dengan baik, kita berpotensi menghadapi kembali krisis pencemaran udara seperti yang terjadi pada tahun 2023, ketika konsentrasi partikel berukuran sangat kecil meningkat dan berdampak pada meningkatnya prevalensi penyakit pernapasan hingga potensi terjadinya hujan asam,” ujar Yusharto.

Dia menjelaskan, berbagai studi menunjukkan, konsentrasi polutan seperti PM10 di sejumlah wilayah masih berada di atas baku mutu yang ditetapkan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekonomi yang tidak kecil, terutama dalam bentuk peningkatan biaya kesehatan serta beban anggaran pemerintah dalam penyediaan layanan dasar.